Aspek Ini Membuat Skema Gross Split Kurang Menarik

Bisnis, Jakarta - Direktur Eksekutif ReforMiner, Komaidi Notonegoro, mengatakan pengembalian investasi menjadi resiko terberat skema bagi hasil kotor (gross split). Akibatnya, skema tersebut menjadi kurang menarik bagi kontraktor.

Komaidi mengatakan pengembalian investasi dengan kontrak berskema gross split jauh lebih lama dibandingkan dengan skema cost recovery. Dengan cost recovery, pengembalian bisa dilakukan dalam lima tahun.  “Kalau gross split bisa 10 sampai 15 tahun lebih panjang," kata dia di Dewan Pers, Jakarta, Ahad, 29 Januari 2017.

Baca : Skema Gross Split Diklaim Mampu Tingkatkan Produksi Migas

Aspek tersebut, menurut Komaidi, tidak menarik bagi kontraktor. Mereka harus menghitung resiko investasi atas biaya modal pembiayaan. "Apalagi kalau pembiayaannya dari sindikasi, tentu biaya bunga harus dikalkulasi karena lebih panjang," katanya.

Perhitungan tersebut, menurut Komaidi, tidak sederhana. Meski ada aspek yang kurang menarik, dia mengatakan skema gross split tetap menguntungkan. "Kalau kontraktornya efisien akan untung juga," kata dia.

Baca : Pertamina EP Subang Produksi 230,5 Juta Kaki Kubik Gas/Hari  

Dia mengatakan efisiensi kontraktor bisa dilakukan dari dalam dan luar perusahaan. Faktor yang mempengaruhi efisiensi eksternal salah satunya adalah izin dari pemerintah. "Kalau izin tidak kunjung keluar, kan jadi beban biaya juga. Ini saya kira belum tentu menarik bagi teman-teman kontraktor," katanya.

VINDRY FLORENTIN

Setara: Tren Pelanggaran Kebebasan Berkeyakinan Meningkat

Nasional, Jakarta - Riset Setara Institute menemukan fakta bahwa pelanggaran kebebasan berkeyakinan meningkat dalam tiga tahun terakhir ini. Pada 2014 pelanggaran kebebasan berkeyakinan terjadi 134 peristiwa dan 177 tindakan pelanggaran kebebasan berkeyakinan. Sedangkan pada 2015 terdapat 197 peristiwa dan 236 tindakan. Lantas pada 2016 sebanyak 208 peristiwa dan 270 tindakan.

Peneliti Setara, Halili menjelaskan pada 2017 bukanlah data yang tertinggi. Masih ada tahun 2008 dan 2012. "Tapi kalau melihat polanya, ada peningkatan," kata dia dalam konferensi pers di Setara Institute, Jakarta Selatan, Ahad, 29 Januari 2017.

Baca:
Riset: Jakarta Masuk 5 Besar Provinsi Intoleransi ...
Intoleransi Menguat, Alissa Wahid Beri Saran untuk ...

Setara meminta pemerintah serius menangani masalah ini. "Pemerintah Jokowi tolong lakukan sesuatu, 2017 adalah tahun untuk bertindak," ujar Halili.

Halili berpendapat peningkatan jumlah intoleransi itu karena ada faktor regulasi yang bermasalah. Dia juga menilai Majelis Ulama Indonesia melalui fatwanya juga dapat memicu tindakan intoleransi. "Ketundukan negara yang membuat kebijakan menjadikan fatwa MUI konsideran, faktanya banyak kebijakan negara didasarkan fatwa MUI."

Baca juga: Bantul Disorot Mitra Komnas HAM Soal Intoleransi Beragama

Sejawat Halili, Sudarto mengatakan salah satu faktor yang membuat angka pelanggaran kebebasan berkeyakinan naik adalah aparatur negara. Presiden, kata dia, sibuk dengan infrastruktur. Dia pun menyebut Presiden kecolongan dengan kasus-kasus intoleransi. "Fenomena intoleransi warga kita cukup menguat," ujarnya.

Wakil Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos, mengatakan pada tahun ke- 2 pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, belum banyak perubahan berarti dalam perlindungan kebebasan berkeyakinan. "Bagi pemerintah melihat wajar kondisi ini karena masyarakat yang majemuk, tapi tidak wajar kalau itu terus terjadi dan bahkan meningkat," kata dia.

Sejak 2007, Setara Institute meneliti kondisi kebebasan beragama dan minoritas keagamaan di Indonesia. Pada 2007-2012, kata Bonar, biasanya kelompok radikal menjadi pelaku atau aktor pelanggar kebebasan berkeyakinan. Sedangkan pada 2012-2015 pelakunya kebanyakan pemerintah lokal. Pada 2016, pelaku didominasi kelompok warga. "Intoleransi sudah mulai menguat di masyarakat," kata Bonar. Pemerintah baru sadar ketika terjadi aksi 411 dan 212.

Dia mencontohkan pengikut Gafatar. Menurut Bonar, mereka hanya mengekspresikan keyakinan mereka tetapi dianggap kriminal oleh negara. "Kita tidak ingin mengalami apa yang terjadi di Pakistan apalagi Suriah," ujarnya. Sepanjang negara mau bertindak, ia yakin hal itu bisa dihindarkan."

REZKI ALVIONITASARI

5 Pelajar Terseret Banjir di NTB, Satu Hilang

Nasional, Bima - Lima pelajar SMU 1 Belo, Kabupaten Bima, Nisa Tenggara Barat, terseret arus banjir bandang di DAM Ncera Kecamatan Belo, Minggu 29 Januari 2017. Hingga sore ini baru empat siswi yang ditemukan oleh Tim SAR. 

Kepala Polres Bima Kabupaten, Ajun Komisaris Besar M Eka Fathurrahman membenarkan kejadian itu. Saat ini bersama tim Pengamanan dan Penyelamatan (PAMMAT) dan tim SAR Kabupaten Bima ke lokasi untuk melakukan pencarian. “Satu orang yang belum ditemukan itu atas nama Putri usia 16 tahun pelajar SMAN 1 Belo asal Desa Ngali,” ungkapnya.

Hingga berita ini diturunkan, petugas masih mencari korban lainnya. Ribuan warga menonton penyelamatan oleh tim SAR yang dibantu warga di DAM Ncera Kecamatan Belo? Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 14.00 WITA.

Warga Ncera, Imey, 30 tahun, sempat melihat korban dan temannya sedang mandi di Sungai Wombo Ncera. Ketika korban sedang mandi, tiba-tiba datang banjir dan mereka tidak menyadarinya. “Sebelumnya korban beserta temannya mandi di sekitaran sungai atau Dam wombo Ncera tersebut tapi mereka tidak tahu banjir tiba-tiba datang,” katanya di lokasi. 

Korban dan teman-temannya sempat terseret, namun mampu menyelamatkan diri. Korban Putri yang hingga kini belum ditemukan, sempat diselamatkan teman-temannya. “Teman-temannya sempat menarik tangannya. Karena air makin deras, sehingga teman-temannya tidak mampu menyelamatkan putri dan melepaskan tangannnya,” tutur Imey.

Korban sendiri diketahui sedang liburan besama teman-temannya dengan mandi di lokasi kejadian. Keluarga dari Desa Ngali dan warga lainnya ikut mencari. Korban merupakan anak sulung dari Umratun dan M Fajar, warga RT 14 Desa Ngali.

AKHYAR M NUR

Kunjungi BJ Habibie, Agus Yudhoyono Dititipi Dua Pesan

Pilkada, Jakarta - Pasangan calon Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni berkunjung ke kediaman BJ. Habibie. Agus mengaku mendapat dua pesan dari Presiden Republik Indonesia ketiga itu.

Habibie, kata Agus, meminta dirinya dan Sylviana menjaga persatuan di antara warga DKI Jakarta bila terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur. Pasalnya akhir-akhir ini banyak masalah kerukunan di antara warga DKI yang mengkhawatirkan bila tidak dikelola dengan baik.

Selain itu Habibie mengingatkan bahwa Indonesia menjunjung tinggi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. "Kepada kami berdua beliau menitipkan jika terpilih agar melakukan upaya yang bisa terus mempersatukan masyarakat di Jakarta," kata Agus di Jalan Patra Kuningan XIII, Jakarta, Ahad, 29 Januari 2017.

Selain itu, Habibie juga berpesan agar keduanya konsisten membela kepentingan rakyat. "Saya sampaikan itulah yang menjadi komitmen kami," tuturnya.

Putra sulung Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono ini berujar membela kepentingan rakyat merupakan alasan utama dirinya memilih terjun dalam kontestasi pemilihan Gubernur Jakarta ini. "Inilah semangat dan motivasi bagi kami untuk berjuang untuk rakyat," ucapnya.

Selain berpesan dua hal tadi, Habibie, kata Agus, banyak bercerita tentang nilai-nilai dan moral yang baik. Habibie berharap masyarakat Jakarta semakin baik dan modern namun tetap berkarakter dan memiliki jati diri bangsa Indonesia.

"Jakarta ya Jakarta, bukan Ibu kota negara lainnya. Artinya punya karakter dan ciri khas yang unik dan itu perlu kami pelihara dan digunakan untuk kemajuan ke depan," ucap Agus.

AHMAD FAIZ

Setara: Polri, MUI, dan FPI Pelanggar Kebebasan Beragama

Nasional, Jakarta - Peneliti Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Setara Institute, Halili, mencatat ada 208 peristiwa dan 270 tindakan pelanggaran kebebasan berkeyakinan pada 2016. Bisa jadi dalam sebuah peristiwa intoleransi terjadi beberapa tindakan.

Penelitian Setara Institute itu menyebutkan pelaku pelanggaran keagamaan pada 2016 adalah pihak dari lembaga negara maupun bukan lembaga negara. Setara membagi kelompok itu menjadi aktor negara dan aktor non negara.

Baca: Riset: Jakarta Masuk 5 Besar Provinsi Intoleransi ...

Halili mengatakan ada 18 aktor negara yang melakukan pelanggaran kebebasan beragama. "Aktor negara yang paling banyak melanggar kebebasan berkeyakinan yaitu kepolisian," kata Halili dalam konferensi pers di kantor Setara Institute, Jakarta Selatan, Ahad, 29 Januari 2017.

Menurut dia, kepolisian melakukan 37 pelanggaran, disusul pemerintah kabupaten atau kota dengan 35 pelanggaran, institusi pendidikan 9, Kementerian Agama 9, dan Kejaksaan 8 pelanggaran.

Baca juga:
Intoleransi Menguat, Alissa Wahid Beri Saran untuk ...

Bentuk pelanggaran terbanyak yang dilakukan oleh kepolisian adalah pembiaran. Ada pula kriminalisasi keyakinan, penyesatan, pemaksaan keyakinan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, serta condoning. Ada pula diskriminasi, penersangkaan penodaan agama, dan pembatasan kebebasan berekspresi.

Halili melanjutkan aktor intoleransi non negara paling banyak dilakukan kelompok warga, yakni sebanyak 42 kasus. Lalu 30 tindakan oleh aliansi ormas Islam, 17 oleh Majelis Ulama Indonesia, 16 oleh Front Pembela Islam, dan 4 oleh perusahaan.

Tindakan-tindakan yang paling banyak dilakukan oleh aktor non negara yaitu intoleransi, penyesatan, intimidasi, ujaran kebencian, pembubaran kegiatan keagamaan, pembakaran properti, ancaman, dan pelarangan pendirian tempat ibadah.

Peneliti Setara Institute, Sudarto, mengatakan MUI memicu lahirnya intoleransi melalui beberapa fatwa yang dikeluarkannya. "MUI membuat pernyataan 'ini sesat, ini sesat' lalu meminta negara menindaklanjuti fatwa itu," kata Sudarto.

Sedangkan FPI, kata dia, menjadi aktor di lapangan atau eksekutor terhadap fatwa MUI. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, kata dia, digerakkan oleh FPI.

REZKI ALVIONITASARI

Menteri Kecewa Dishub Jakarta Gagal Hapus Terminal Bayangan

Metro, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kecewa kepada Dinas Perhubungan Darat DKI Jakarta yang gagal memaksa puluhan perusahaan bus beroperasi dari Terminal Pulogebang.

"Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa secara langsung dan tak langsung, konsistensi itu tidak tercapai," ujar Budi saat memberikan pengarahan di Terminal Pulogebang, Jakarta Timur pada Minggu, 29 Januari 2017.

Baca juga:

Begini Persiapan Pulogebang Jadi Terminal yang Manusiawi
Terminal Pulogebang Diharapkan Jadi Percontohan
Kemenhub Akan Tutup Terminal Bayangan di Jabodetabek

Pada 28 Desember 2016, Menteri Budi melakukan soft launching pengoperasian terminal percontohan di Indonesia tersebut. Saat itu dia memerintahkan Dinas Perhubungan Darat DKI Jakarta menghapus terminal bayangan (pool) yang biasa digunakan puluhan bus untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

Usai soft launching, ia menggelar rapat dengan asosiasi perusahaan oto (PO). Budi menegaskan agar asosiasi PO mengikuti pemerintah terkait pelaksanaan pengoperasian Terminal Pulogebang.

Menurut Budi terminal bayangan sangat tidak layak. Tidak hanya bagi penumpang, tetapi juga bagi perusahaan oto bus itu sendiri, dan bagi pengguna jalan yang lain karena memacetkan lalu lintas.

Ia menegaskan agar tidak ada lagi bus-bus yang ada di pool, dan semua bus yang masuk-keluar Jakarta harus lewat Terminal Pulogebang.

Namun berdasarkan laporan yang ia terima dari Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Elly Adriani Sinaga, pencapaian itu belum maksimal, karena dari 120 PO yang ada, baru 70 PO yang dipindahkan ke Pulogebang.

Padahal pemerintah telah memberikan waktu satu bulan untuk membubarkan dan memindahkan terminal bayangan itu.

"Kita sepakat ingin melayani masyarakat, dan kami memberi waktu satu bulan. Karena itu dari 40 PO (saat soft launching) menjadi 70 PO itu belum apa-apa. Kalau jadi 120 pool itu baru (bagus). Ini harus diterapkan lebih baik," ucap Budi, mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II.

Simak juga:

Rambu Belum Siap, Peresmian Terminal Pulogebang Diundur
Dishubtrans DKI Ajukan Rp890 Miliar Tata Ulang Pulogebang

Elly menambahkan, penertiban terus dilakukan. Yakni dengan membubarkan PO di terminal-terminal yang tidak melayani AKAP, seperti Rawamangun dan Pulogadung.

Adapun kata dia, di terminal Pulogebang telah disediakan 120 loket PO. Sehingga jika PO di Pulogadung ditambahkan, akan ada tambahan 40 PO.

Untuk mengantisipasi kekurangan loket, BPTJ berupaya untuk memberlakukan tiket online. "Sehingga dengan adanya tiket online, mungkin bekerja sama dengan lokal, penumpang bisa membeli secara online," ucapnya.

DESTRIANITA

Dua Polisi Ditangkap Saat Bermain Judi

Nasional, Dompu - Kepolisian Resor Dompu Nusa Tenggara Barat, Sabtu, 28 Januari 2017 menangkap dua orang polisi dan seorang pelajar SMU beserta sembilan orang lainnya dalam kasus perjudian. "Informasinya sudah lama kami dapat, baru tadi malam minggu kami tangkap dan bubarkan," kata Wakil Kepala Polres Komisaris Etek Riawan di kantor Kepolisian Resor Dompu, Ahad 29 Januari 2017.

Etek mewakili Kepala Kepolisian Resort Dompu mengatakan penangkapan dan pembubaran itu dilakukan sekitar Ahad dinihari sekitar pukul 00.00 Wita. Dia bersama beberapa anggota dari Polres Dompu, menggrebek tempat judi bola adil di rumah seorang warga Dusun Kalate, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Penggerebekan didasari pada informasi ke kepolisian.

Para pelaku perjudian yang ditangkap saat penggerebekan sebanyak 12 orang yang dua dari tiga orang itu adalah polisi sektor Dempo. Polisi itu masing-masing berinisial Y, S, dan R. Tapi satu dari polisi itu melarikan diri. Kepolisian menyita papan bola adil, sejumlah uang, 10 unit sepeda motor, dan empat unit mobil. "Mobil masih di tempat kejadian perkara," kata Etek. Mobil-mobil itu belum diangkut ke Mapolres karena masih terkunci.

Perjudian lain yang berlangsung saat penggerebekan adalah judi dadu. Besar taruhan tergantung jam. "Kalau main di bawah jam 12 malam, taruhannya ratusan ribu, sedangkan judi di atas jam 12 malam taruhannya sampai puluhan juta," kata Etek.

Dua polisi yang ditangkap tengah diperiksa di Provost. Satu polisi yang melarikan diri masih ditunggu untuk dimintai pertanggungjawaban. "Nanti kami panggil pasti akan menghadap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya." kata Etek.

Etek belum memastikan apakah polisi yang ditangkap merupakan penjudi atau hanya melindungi perjudian itu. "Kami belum bisa memastikan, karena masih diperiksa. Yang jelas mereka ada di arena saat ditangkap."

Polisi juga mengantongi identitas pemilik rumah yang berinisial S. Pemilik rumah itu ikut melarikan diri saat ada penggerebekan. Etek mengajak semua polisi tak melindungi perjudian. "Kami mengajak untuk tidak membekingi perjudian, mau judi apapun, karena itu sudah melanggar hukum."

Polisi diancam sanksi disiplin, bahkan bisa mengarah pada sidang kode etik. Jika menjadi bandar, Kepolisian akan mempidanakan. Polisi-polisi itu akan dijerat dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara.

AKHYAR M. NUR