Pilkada Bekasi, Bawaslu Khawatirkan Surat Keterangan Massal

Pilkada, Bandung - Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Barat menemukan penerbitan surat keterangan pemilih massal di Kabupaten Bekasi.  Anggota Bawaslu Jawa Barat M Wasikin Marzuki mengkhawatirkan surat keterangan tersebut akan menjadi sumber masalah saat pencoblosan pemilihan Bupari dan Wakil Bupati Bekasi pada 15 Februari 2017.

“Surat keterangan massal ini satu surat keterangan dengan lampiran beberapa nama, surat keterangan bersama,” kata Wasikin saat dihubungi Tempo, Senin, 13 Februari 2017. Wasikin mengatakan, lembaganya tidak mempersoalkan surat keterangan kolektif, karena itu merupakan kebijakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi.

Baca: Antisipasi Air Sungai Meluap, Dua TPS di Bekasi Dipindahkan

“Nanti orang yang datang ke TPS harus membawa surat keterangan. Bagaiman dengan surat keterangan rombongan ini? Kalau kolektif seperti ini bagaimana? Lalu kalau membawa surat keterangan salinan, bagaimana dengan lampirannya kalau diganti?,” kata Wasikin.

Menurut Wasikin, penerbitan surat keterangan bagi warga yang belum memiliki KTP elektronik di Kabupaten Bekasi paling besar, sekitar 45 ribu pemilih. Banyaknya yang belum memiliki e-KTP tersebut lah yang membuat Disdukcapil Kabupaten Bekasi membuat surat keterangan massal.

“Adanya surat keterangan bersama itu baru diketahui kemarin malam,” kata Wasikin. Bagi Bawaslu, kata Wasikin, setiap warga negara yang sudah berumur 17 tahun ke atas punya hak pilih dan harus diberikan haknya. “Tidak bisa dihalangi dengan cara apapun. Hanya di Undang-Undang mengatakan yang boleh memilih itu harus punya KTP elektronik atau surat keterangan,” kata Wasikin.

Wasikin mengatakan, sebelumnya KPU sempat meminta agar pemegang surat keterangan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun, lembaganya menolak dan hanya mengakuinya sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) yang diperbolehkan mencoblos setelah pukul 12 siang menggunakan surat suara cadangan.

Menurut Wasikin, masalah selanjutnya muncul karena dari penyisiran Bawaslu ditemukan sedikitnya 51 TPS di Kabupaten Bekasi dengan jumlah pemilih tambahan lebih besar jumlahnya dari surat suara cadangan, yakni 2,5 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetapnya.

“Ada salah satu TPS yang daftar pemilih tambahannya mencapai 150 orang, sementara kalau satu TPS 300 orang saja, surat suara cadangan 2,5 persenya kurang dari 50 surat suara, tambahannya dari mana?,” kata dia. Dia mengaku, masalah ini sudah disampaikan lembaganya pada KPU Bekasi untuk diminta segera diantispasi. “Kita sudah ingatkan,” kata Wasikin.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat Yayat Hidayat mengatakan sebanyak 45.165 orang masuk dalam daftar pemilih tambahan di Kabupaten Bekasi. “Rata-rata per TPS itu jumlah pemilih tambahannya sekitar 10 orang, tapi ada juga yang sampai 69 orang,” kata dia.

Baca juga: Pilkada Serentak, Warga Bekasi Terancam Gagal Memilih

Menurut Yayat, KPU tidak bisa menyediakan surat suara cadangan melebihi ketentuan yakni 2,5 persen. Kekurangan surat suara di satu TPS itu akan diambil dari TPS terdekat. “Itu bisa diatasi dengan sisa surat suara di TPS terdekat. Jadi kalau tidak mencukupi, mengambil dari TPS terdekatnya. Gak masalah,” kata Yayat.
AHMAD FIKRI

Cagub-Cawagub DKI Akan Nyoblos di 6 TPS Ini

Pilkada, Jakarta - Ketiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta juga memiliki hak pilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 15 Februari 2017. Ketiga paslon cagub-cawagub akan mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS) yang telah ditentukan Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta.

Menurut Komisioner KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos, TPS ditentukan oleh data pemilih tetap (DPT). "Sebelum menetapkan DPT, kami sudah memetakan TPS sesuai dengan jumlah pemilih yang ada dalam suatu wilayah geografis," kata Betty saat dihubungi, Senin, 13 Februari 2017.

Baca juga:
Berantas Politik Uang di Pilkada DKI, Polda Bentuk Tim OTT
KPU DKI Bakal Audit Laporan Pengeluaran Kampanye Paslon

Setelah TPS dipetakan sesuai dengan jumlah pemilih, Betty berujar, data tersebut dimuktahirkan di lapangan. Menurut dia, pemutakhiran tersebut dilakukan oleh petugas pemuktahiran DPT. "Jadi paslon tidak dapat menentukan TPS-nya sendiri karena yang menentukan dan menetapkan adalah KPU DKI Jakarta," tutur Betty.

Dalam pencoblosan yang digelar lusa mendatang, Betty mengatakan, cagub nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhonono akan mencoblos di TPS 6 Kelurahan Rawa Barat, Jakarta Selatan. Sementara itu, cawagub nomor urut 1 Sylviana Murni akan menggunakan hak pilihnya di TPS 103 Kelurahan Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Cagub nomor urut 2 atau petahana, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menurut Betty, akan turut dalam pencoblosan Pilkada DKI Jakarta di TPS 54 Kelurahan Pluit, Jakarta Utara. Cawagub Ahok, Djarot Saiful Hidayat, akan mencoblos di TPS 8 Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan.

Betty menuturkan, cagub nomor urut 3, Anies Baswedan, akan mengikuti pencoblosan Pilkada DKI Jakarta di TPS 028 Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Adapun cawagub nomor urut 3, Sandiaga Uno, menurut Betty, akan menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Kelurahan Selong, Jakarta Selatan.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Begini Penilaian Bawaslu Ratusan TPS di Sumatera Barat Rawan

Pilkada, Padang -Badan Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat menilai ada sekitar 249 Tempat Pemungutan Suara rawan. TPS tersebut tersebar di dua kabupaten dan kota yang menggelar pilkada serentak 15 Februari 2017 mendatang.

"Di Kota Payakumbuh ada 69 TPS dari 210 TPS. Di Kabupaten Mentawai ada 180 TPS dari 228,"ujar Ketua Bawaslu Sumatera Barat Ellyanti kepada Tempo, Senin 13 Februari 2017.

Kata dia, TPS yang dinilai rawan itu berdasarkan enam indikator. Yakni, TPS yang memiliki sejarah konflik, TPS yang memiliki sejarah terjadinya pelanggaran atau kecurangan pemilu dan TPS yang berada di wilauah domisili pasangan calon atau tim kampanye.

Kemudian, TPS yang berada di daerah yang penduduknya banyak berdomisili di luar daerah, misalnya dinas dan kuliah. Lalu TPS yang secara geografis lokasinya sulit dijangkau pemilih, seperti di Mentawai dan TPS yang berada di rawan bencana.

Baca : Pilkada 2017, Bawaslu Benarkan Ada Laporan Politik Uang

"Solusinya dengan memfokuskan pengawasan dengan tidak mengabaikan TPS di luar dari itu tentunya," ujarnya.

Kepala Kepolisian Resor Mentawai AKBP Hasanuddin mengaku mengerahkan 171 personel untuk pengamanan pilkada di setiap TPS. Mereka juga memberlakukan pengamanan khusus untuk TPS yang dinilai rawan.

"Pasukan sudah mulai bergerak ke kecamatan dan desa-desa," ujarnya saat dihubungi, Senin 13 Februari 2017.

Simak : Berantas Politik Uang di Pilkada DKI, Polda Bentuk Tim OTT

Kata dia, ada pola khusus untuk TPS yang dinilai rawan. Polanya dua TPS dijaga dua persenel polisi. Sedangkan bagi TPS yang aman dengan pola empat TPS dijaga dua anggota polisi.

Pengamanan Pilkada di Mentawai juga mendapatkan bantuan pasukan dari Satuan Brimob Polda Sumatera Barat sebanyak 90 persenel. Mereka bakal stanby di Mapolres dan masing-masing Mapolsek.

ANDRI EL FARUQI

KPU DKI Bakal Audit Laporan Pengeluaran Kampanye Paslon

Pilkada, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menggandeng lembaga Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan pengeluaran kampanye pasangan calon gubernur DKI Jakarta. "Nantikan diaudit tapi bukan KPU, kami menggandeng Kantor Akuntan Publik," ujar Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno kepada Tempo pada Minggu, 12 Februari 2017.

Sumarno menjelaskan Kantor Akuntan Publik akan mengaudit tiga laporan dari masing masing pasangan calon gubernur. Mereka membutuhkan waktu dua hingga tiga pekan untuk memastikan bahwa laporan itu valid. Setelah itu, pihak Kantor Akuntan Publik akan mengirimkan hasilnya ke KPU DKI.

Hasilnya akan diumumkan secara publik oleh KPU DKI. Kata dia, sejauh ini semua pasangan calon telah mengirimkan berkas keuangan mereka. Kata dia, batas terakhir pelaporan keuangan kampanye adalah hari ini hingga pukul 18.00 WIB.

Pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat sebelumnya telah terlebih dulu melaporkan hasil pengeluaran mereka. Hari ini, dua pasangan calon yakni Anies-Sandiaga dan Agus-Sylviana juga melaporkan hasil pengeluaran kampanye.

Saat ini Sumarno tengah sibuk mempersiapkan segala keperluan jelang pencoblosan pada 15 Februari mendatang. Sejauh ini para petugas jaga di Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah dilantik. KPU DKI sekarang fokus untuk mendirikan tenda TPS di 13 ribu titik di seluruh Jakarta.

AVIT HIDAYAT

KPU DKI Bakal Audit Laporan Pengeluaran Kampanye Paslon

Pilkada, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menggandeng lembaga Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan pengeluaran kampanye pasangan calon gubernur DKI Jakarta. "Nantikan diaudit tapi bukan KPU, kami menggandeng Kantor Akuntan Publik," ujar Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno kepada Tempo pada Minggu, 12 Februari 2017.

Sumarno menjelaskan Kantor Akuntan Publik akan mengaudit tiga laporan dari masing masing pasangan calon gubernur. Mereka membutuhkan waktu dua hingga tiga pekan untuk memastikan bahwa laporan itu valid. Setelah itu, pihak Kantor Akuntan Publik akan mengirimkan hasilnya ke KPU DKI.

Hasilnya akan diumumkan secara publik oleh KPU DKI. Kata dia, sejauh ini semua pasangan calon telah mengirimkan berkas keuangan mereka. Kata dia, batas terakhir pelaporan keuangan kampanye adalah hari ini hingga pukul 18.00 WIB.

Pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat sebelumnya telah terlebih dulu melaporkan hasil pengeluaran mereka. Hari ini, dua pasangan calon yakni Anies-Sandiaga dan Agus-Sylviana juga melaporkan hasil pengeluaran kampanye.

Saat ini Sumarno tengah sibuk mempersiapkan segala keperluan jelang pencoblosan pada 15 Februari mendatang. Sejauh ini para petugas jaga di Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah dilantik. KPU DKI sekarang fokus untuk mendirikan tenda TPS di 13 ribu titik di seluruh Jakarta.

AVIT HIDAYAT

Pilkada 2017, Ormas Katolik: Pilih Pemimpin yang Melayani

Pilkada, Jakarta -Organisasi Masyarakat Katolik menyerukan untuk memilih pemimpin yang berjiwa melayani masyarakat, berkomitmen, berintegritas, serta setia pada Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI pada Pilkada Serentak 2017 yang akan dilaksanakan di 101 daerah di seluruh Indonesia.

“Kami yang independen merasa wajib agar diselenggarakan Pilkada yang partisipatif, jujur, adil, dan transparan,” ujar Ketua Presidium Ormas Katolik, Angelo Wakeako, dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 12 Februari 2017.

Menurut Angelo, Pilkada pada dasarnya adalah sarana membangun peradaban bangsa. Dalam pilkada, setiap warga negara memiliki kehendak bebas dalam menentukan pilihan politiknya sesuai hati nuraninya. “Sehingga politik uang maupun intimidasi yang justru menghancurkan peradaban bangsa haruslah ditolak,” katanya.

Angelo mengatakan lembaganya mendorong seluruh jajaran pengurus Ormas Katolik di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi lebih aktif dalam seluruh tahapan Pilkada. Angelo berujar pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk mengajak keluarga dan masyarakat di sekitar agar menggunakan hak pilihnya. “Marilah menyalurkan hak pilih saudara dengan penuh kegembiraan sesuai hati nurani, jangan takut dan apatis.”

Ormas Katolik pun mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta mengawasi dan mengawal seluruh proses Pilkada dari mulai tahapan pencoblosan hingga rekapitulasi. Jika melihat atau mengalami kecurangan dan intimidasi, Angelo meminta masyarakat tak segan untuk melaporkannya kepada pihak berwenang dan panitia pengawas setempat.

Terakhir, Angelo mengajak masyarakat untuk memastikan bahwa calon yang dipilih mampu menciptakan keadaban publik yang adil dan bermartabat. Dia pun mengingatkan bahwa perselisihan, permusuhan, kebencian, dan sekat-sekat akibat pelaksanaan Pilkada bukanlah hal terpuhi. “Perbedaan pilihan dalam Pilkada merupakan hak politik masing-masing yang harus kita hormati, namun perbedaan itu jangan sampai memecah belah persatuan dan kesatuan.”

GHOIDA RAHMAH

Cuaca Berpotensi Picu Politik Uang di Pilkada Serentak

Pilkada, Jakarta - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan faktor cuaca berpengaruh pada potensi tingginya politik transaksional di pilkada serentak 15 Februari 2017. Menurut dia, apabila cuaca hujan saat hari pemungutan suara maka politik uang diperkirakan meningkat.

“Kalau hujan, keinginan datang ke TPS malas maka potensi menggerakkan orang dengan uang bisa terjadi,” kata Masykurudin di Jakarta, Ahad, 12 Februari 2017.

Masykurudin menuturkan politik uang juga akan muncul apabila persaingan antarpasangan calon di pilkada tinggi. Ia mencontohkan kondisi di Aceh dan Papua. Politik uang di wilayah tersebut diperkirakan tinggi. Aceh memiliki 6 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada tahun ini. Bahkan di Papua, pilkada akan diikuti oleh 11 kabupaten kota.

Masykurudin mengatakan khusus di Papua, politik uang akan terjadi pada daerah-daerah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau. “Menghadirkan pemilih memicu adanya politik transaksional,” kata Masykurudin.

Masalah pun muncul dari sisi permintaan. Masykurudin menyebutkan masih ada permintaan dari pemilih agar pasangan calon memberikan uang agar dipilih. Padahal, kata dia, dalam peraturan disebutkan bahwa tidak hanya pemberi saja yang bisa dijerat tetapi juga penerima uang. Ia mengatakan hukumannya bisa penjara dan denda Rp 300 juta hingga Rp 1 miliar.

Masykurudin mengimbau pasangan calon menjaga ketenangan pada masa tenang antara 12 dan 14 Februari 2017. Ia menilai pasangan calon berpotensi kalah apabila pada masa tenang jelang pemungutan suara mereka justru membuat gaduh.

DANANG FIRMANTO

Dana Kampanye Ahok-Djarot Sisa Rp 6,49 M

Pilkada, Jakarta - Dana kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat, mencapai Rp 60,19 miliar. Bendahara tim sukses Ahok-Djarot, Charles Honoris, mengatakan dana kampanye yang tak terpakai mencapai Rp 6,49 miliar.

"Dari jumlah itu, sebanyak Rp 1,77 miliar adalah dana yang tidak lengkap formulirnya (surat pernyataan penyumbang)," kata Charles dalam konferensi persnya di posko pemenangan Ahok-Djarot di Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 12 Februari 2017.

Menurut Charles, dana yang tidak dilengkapi surat pernyataan penyumbang KPU DKI tersebut akan dikonsultasikan kepada auditor. Apabila dianggap tidak sah sebagai dana kampanye oleh auditor, kata Charles, dana tersebut akan diserahkan oleh tim sukses Ahok-Djarot ke kas negara.

Selain itu, Charles menuturkan, dana kampanye sebesar Rp 4,72 miliar yang belum digunakan akan dikonsultasikan kepada KPUD. Menurut dia, permasalahan dana kampanye yang tak terpakai tidak diatur oleh KPUD, apakah harus diserahkan ke kas negara atau tidak.

Menurut staf bendahara tim sukses Ahok-Djarot, Michael Sianipar, terdapat penerimaan dari bunga bank sebesar Rp 22,14 juta dari dana kampanye yang tak terpakai. Penerimaan itu, kata dia, termasuk yang akan dikonsultasikan kepada KPU DKI. "Karena kami tidak tahu ini harus dinyatakan sebagai apa."

Perwakilan tim humas Kampanye Rakyat, Junita Kartikasari, mengatakan laporan dana kampanye tersebut akan dilaporkan kepada KPU DKI sore ini. Seluruh surat pernyataan penyumbang akan disertakan dalam laporan tersebut. "Semuanya akan dibawa ke KPU DKI  sebagai bukti dan auditor bisa cek," katanya.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Ahok Dapat Dana Kampanye dari Masyarakat Sebesar 60 Miliar

Pilkada, Jakarta - Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat, berhasil mengumpulkan dana kampanye dari patungan masyarakat sebesar Rp 60,19 miliar. Bendahara tim sukses Ahok-Djarot, Charles Honoris, mengatakan 73,5 persen dari dana tersebut berasal dari perseorangan.

"Dana tersebut hasil dari patungan 9.910 NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) perseorangan," kata Charles di posko pemenangan Ahok-Djarot, Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 12 Februari 2017. Jumlahnya mencapai sekitar Rp 42,91 miliar.

Baca : Kampanye Usai, Berapa Duit yang Dihabiskan Anies-Sandi?

Sementara itu, menurut Charles, dana kampanye yang berasal dari badan hukum swasta mencapai Rp 15,49 miliar atau 26,5 persen dari total dana kampanye yang masuk. "Ada 83 perusahaan yang menyumbangkan dananya melalui Kampanye Rakyat. Tidak ada dari parpol. Semua dari perseorangan dan badan usaha," ujarnya.

Staf bendahara tim sukses Ahok-Djarot, Michael Sianipar menjelaskan dana kampanye tersebut diterima melalui tiga cara, yakni setoran tunai ke BCA, mesin EDC di posko Rumah Lembang dan internet banking. Sebanyak 75,1 persen sumbangan di antaranya berasal setoran tunai, yakni sebanyak Rp 43,8 miliar.Adapun sumbangan melalui mesin EDC mencapai Rp 6,3 miliar dan internet banking mencapai Rp 8,1 miliar.

"Partisipan dari setoran tunai sebanyak 1.844 orang, partisipan dari mesin EDC sebanyak 3.996 orang, dan partisipan dari internet banking sebanyak 4.153 orang," ujar Michael menjelaskan.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Ini Kegiatan Pasangan Calon Gubernur DKI di Masa Tenang

Pilkada, Jakarta - Tahapan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta memasuki masa tenang mulai 12 hingga 14 Februari 2017. Tak diizinkan lagi ada aktivitas kampanye, baik secara langsung maupun melalui media sosial.

Para pasangan calon gubernur pun punya cara berbeda dalam memanfaatkan masa tenangnya setelah tiga bulan berkampanye keliling Jakarta. Berikut ini kegiatan tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Baca: Begini Para Paslon Pilkada DKI Tutup Rangkaian Kampanye

Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni
Setelah mengakhiri kampanye dengan kampanye akbar di GOR Soemantri Brojonegoro pada Sabtu, 11 Februari 2017, Agus berencana berangkat menunaikan ibadah umrah bersama istrinya, Annisa Pohan. Dalam akun Instagram @annisayudhoyono, tampak foto Agus dan Annisa menggunakan pakaian berwarna putih yang diberi caption “Bersiap untuk ibadah umroh.”

Sedangkan Sylvi akan tetap berada di Jakarta. Mantan Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan DKI ini mengaku akan memanfaatkan masa tenang untuk berdoa.

Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat
Pasangan calon inkumben ini akan kembali bertugas sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Bertepatan dengan masa akhir kampanye, secara resmi Ahok menerima nota singkat kerja dari pelaksana tugas Gubenur DKI Jakarta, Sumarsono.

Ahok juga dijadwalkan akan segera meresmikan sejumlah Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Keduanya akan langsung beraktivitas di Balai Kota DKI pada Senin, 13 Februari 2017.

Anies Baswedan-Sandiaga Uno
Anies mengaku akan “jaga gawang” alias hanya akan berada di Jakarta selama masa tenang berlangsung. Namun dia akan melakukan sejumlah aktivitas bersama keluarganya. Dia berencana mengajak keluarganya ke Museum Fatahillah pada Ahad, 12 Februari 2017.

Sedangkan Sandi memilih menunaikan umrah seperti Agus. “Buat saya sih saya sudah merasa ikhtiar kita sudah maksimal bersama Mas Anies, dan ikhtiarnya sudah maksimal ya memohon kepada Yang Maha Kuasa,” ujarnya.

Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta bekerja sama dengan instansi terkait juga mulai membersihkan atribut kampanye para pasangan calon yang masih terpasang di ruang publik. Pada masa tenang ini, Jakarta harus bebas dari alat peraga kampanye.

FRISKI RIANA | CHITRA PARAMAESTI | NINIS CH

Jika Menang Pilkada DKI, Ahok Janji Tak Maju di Pilpres 2019

Pilkada, Jakarta - Calon inkumben Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan tidak akan maju dalam pemilihan presiden 2019. "Jangan khawatir. Kalau terpilih, kami tetap sampai 2019," kata pria yang biasa disapa Ahok itu ketika memberi sambutan di Balai Agung DKI, Sabtu, 11 Februari 2017.

Baca: Ahok Kembali Jalankan Tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta

Ahok saat ini masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Dia non aktif sebagai gubernur 8 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017 karena berkampenye untuk Pilkada DKI 2017. Hari ini dia resmi kembali menjalankan tugas sebagai gubernur.

Baca: Baca: Ini Kebijakan Ahok yang Diubah Sumarsono

Ahok mengatakan ada kesalahpahaman dalam debat pilkada pertama. Saat itu, ia sudah sepakat untuk meminta Djarot Saiful Hidayat, pasanganya dalam Pilkada DKI, bergantian memberikan jawaban atas pertanyaan di segmen terakhir. Sebab, ia merasa dirinya sudah banyak berbicara dalam debat. Sehingga, ia ingin memberikan kesempatan pada Djarot untuk menjawab.

Namun, Ahok tidak mengira bahwa pertanyaan yang diajukan moderator, Ira Koesno, adalah tentang adanya keinginan untuk maju dalam pemilihan presiden mendatang. "Djarot yang ngomong, pasti salah paham nih," ujarnya.

Baca: Cerita Djarot Gemas dan Cubit Paha Ahok Saat Debat

Ahok menyampaikan klarifikasi tersebut setelah menyinggung soal masa jabatannya yang tak pernah tuntas sebagai kepala daerah, maupun sebagai anggota legislatif. Misalnya, dia menyebutkan, masa jabatannya hanya bertahan 7 bulan sebagai anggota DPRD Belitung Timur. Saat terpilih sebagai Bupati Belitung Timur, Ahok hanya memimpin selama 16 bulan.

Kemudian, ia juga sempat menjadi anggota DPR, tapi hanya bertahan selama 2,5 tahun karena mengikuti pilkada 2012 sebagai calon wakil gubernur. "Jadi wagub dua tahun. Gubernur, enggak tahu nih. Baru ngerasain. Gubernur juga enggak perlu lima tahun selesai atau tidak," katanya.

FRISKI RIANA

Kampanye Usai, Berapa Duit yang Dihabiskan Anies-Sandi?

Pilkada, Jakarta - Pasangan Calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno melaporkan pengeluaran dana kampanye di hari terakhir masa kampanye pada Sabtu petang, 11 Februari 2017.

"Kami lakukan ini untuk mengirim pesan, bahwa good government itu harus dibuktikan, bukan pada satu dua kasus saja," kata Anies saat merilis di rumah pemenangan Jalan Melawai, Jakarta Selatan.

Anies menjelaskan pihaknya berkomitmen untuk terus transparan. Dia juga berharap pasangan calon gubernur lain mengikuti jejak mereka. Anies juga nanti akan menerapkan sistem ini jika menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.

Baca:
Survei Poltracking Indonesia, Elektabilitas Ahok Tertinggi
Cerita Djarot Gemas dan Cubit Paha Ahok Saat Debat

Menurut dia, sampai saat ini tata kelola pemerintah DKI Jakarta belum mendapatkan laporan wajar tanpa pengecualian. "Kami akan pastikan rencana APBD DKI Jakarta akan dieksekusi dan merah wajar tanpa pengecualian," tutur Anies. "Pemda besok harus jadi transparan dan bisa diaudit."

Pasangan Anies dan Sandi melaporkan total pengeluaran kampanye mencapai Rp 64,7 miliar. Pengeluaran paling besar adalah dana penyebaran bahan kampanye, termasuk membeli baju seragam senilai Rp 19,2 miliar. Setelah itu dana untuk blusukan senilai Rp 11,7 miliar, rapat umum Rp 6,5 miliar, pertemuan terbatas Rp 2,3 miliar, dan lain sebagainya.

Adapun pendapatan dana kampanye mencapai Rp 65,3 miliar. Dana itu berasal dari pasangan calon sebanyak Rp 63,3 miliar. Anies menyumbangkan anggaran Rp 400 juta, sisanya ditanggung oleh Sandiaga.

Selain itu, mereka juga mendapat dana dari partai pengusung sebanyak Rp 1,1 miliar. Pasangan nomor urut tiga ini juga mendapat sumbangan pihak lain termasuk pribadi sekitar Rp 900 juta. Semua dana itu sebagian besar telah digunakan untuk kampanye mereka selama lebih dari tiga bulan terakhir.

Sandiaga Uno menambahkan bahwa pihaknya adalah satu-satunya pasangan calon yang konsisten melaporkan anggaran kampanye. Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Dewan Syura Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid. "Kami juga mendeklarasikan anti korupsi dan anti serangan fajar," ucap dia.

AVIT HIDAYAT

Kampanye Usai, Berapa Duit yang Dihabiskan Anies-Sandi?

Pilkada, Jakarta - Pasangan Calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno melaporkan pengeluaran dana kampanye di hari terakhir masa kampanye pada Sabtu petang, 11 Februari 2017.

"Kami lakukan ini untuk mengirim pesan, bahwa good government itu harus dibuktikan, bukan pada satu dua kasus saja," kata Anies saat merilis di rumah pemenangan Jalan Melawai, Jakarta Selatan.

Anies menjelaskan pihaknya berkomitmen untuk terus transparan. Dia juga berharap pasangan calon gubernur lain mengikuti jejak mereka. Anies juga nanti akan menerapkan sistem ini jika menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.

Baca:
Survei Poltracking Indonesia, Elektabilitas Ahok Tertinggi
Cerita Djarot Gemas dan Cubit Paha Ahok Saat Debat

Menurut dia, sampai saat ini tata kelola pemerintah DKI Jakarta belum mendapatkan laporan wajar tanpa pengecualian. "Kami akan pastikan rencana APBD DKI Jakarta akan dieksekusi dan merah wajar tanpa pengecualian," tutur Anies. "Pemda besok harus jadi transparan dan bisa diaudit."

Pasangan Anies dan Sandi melaporkan total pengeluaran kampanye mencapai Rp 64,7 miliar. Pengeluaran paling besar adalah dana penyebaran bahan kampanye, termasuk membeli baju seragam senilai Rp 19,2 miliar. Setelah itu dana untuk blusukan senilai Rp 11,7 miliar, rapat umum Rp 6,5 miliar, pertemuan terbatas Rp 2,3 miliar, dan lain sebagainya.

Adapun pendapatan dana kampanye mencapai Rp 65,3 miliar. Dana itu berasal dari pasangan calon sebanyak Rp 63,3 miliar. Anies menyumbangkan anggaran Rp 400 juta, sisanya ditanggung oleh Sandiaga.

Selain itu, mereka juga mendapat dana dari partai pengusung sebanyak Rp 1,1 miliar. Pasangan nomor urut tiga ini juga mendapat sumbangan pihak lain termasuk pribadi sekitar Rp 900 juta. Semua dana itu sebagian besar telah digunakan untuk kampanye mereka selama lebih dari tiga bulan terakhir.

Sandiaga Uno menambahkan bahwa pihaknya adalah satu-satunya pasangan calon yang konsisten melaporkan anggaran kampanye. Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Presiden PKS, Hidayat Nur Wahid. "Kami juga mendeklarasikan anti korupsi dan anti serangan fajar," ucap dia.

AVIT HIDAYAT

KPU DKI Targetkan 77 Persen Partisipasi Pemilih di Pilkada

Pilkada, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menargetkan partisipasi pemilih dalam Pilkada DKI mencapai 77 persen. Beragam upaya dilakukan KPU DKI untuk meningkatkan partisipasi pemilih. "Semoga kami bisa lebih dari angka itu," kata Komisioner KPU DKI Jakarta Dahlia Umar, Sabtu, 11 Fenruari 2017, di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta.

Baca: Cerita Djarot Gemas dan Cubit Paha Ahok Saat Debat

Dahlia mengatakan target itu berada di atas partisipasi pemilih pada Pilkada 2012 sebesar 69 persen, maupun pada Pilpres 2014, yakni sebesar 73 persen. Upaya meningkatkan partisipasi pemilih itu dilakukan melalui sosialisasi pada masyarakat tentang pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Dahlia mengatakan faktor dikenalnya calon sangat penting untuk menarik partisipasi masyarakat untuk memilih. "Kalau tidak dikenal, orang malas ke Tempat Pemungutan Suara," kata Dahlia.

Selain sosialisasi, KPU DKI, kata dia, juga memastikan masyarakat punya akses informasi yang mudah untuk mengetahui tata cara memilih dan tata cara terdaftar. Upaya itu telah dilakukan KPU DKI dengan melakukan sosialisasi komunitas-komunitas di masyarakat.

Baca juga: Ahok Kembali Jalankan Tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta

Dahlia mengatakan, pihaknya juga berterima kasih pada media yang dianggap telah gencar memperkenalkan calon pada masyarakat. Sebab, selain alasan teknis, alasan masyarakat memilih golput karena merasa tak mengenal calon. "Ini terjadi saat pemilihan legislatif, mereka bilang enggak kenal calon sehingga tak tertarik memilih," kata Dahlia.

AMIRULLAH SUHADA

Polda TNI Parpol dan Ormas Siap Kawal Pilkada Serentak

Pilkada, Jakarta - Ribuan anggota TNI dan Polri mengikuti apel kesiapsiagaan pengamanan Pilkada Serentak 2017 di Monas, Jakarta, Sabtu. 11 Februari 2017.

Kapolda Metro Jaya, Irjen M Iriawan, bersama Panglima Kodam Jaya, Mayjen Teddy Lhaksmana, dan Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, menjadi inspektur apel, yang digelar sekitar pukul 08.10 WIB setelah sebelumnya tertunda karena hujan deras.

Apel kali ini diikuti oleh sekitar 3500 peserta yang terdiri dari 260 personel dari Mabes Polri, 2.293 personel dari Polda Metro Jaya, 300 personel gabungan dari TNI, 230 instansi dari instansi terkait, 300 orang dari gabungan pengamanan Partai Politik dan sekitar 120 orang gabungan dari organisasi masyarakat.

Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, dalam apel mempersilahkan seluruh warga Jakarta yang memiliki hak pilih untuk hadir ke Tempat Pemungutan Suara dengan rasa tenang pada 15 Februari 2017. Ini karena seluruh aparat gabungan telah bersinergi dan berkomitmen memastikan keamanan jalannya proses pemungutan suara.

"Semua warga DKI Jakarta pemegang hak pilih silahkan hadir. Ini pesta demokrasi.  Jakarta menjadi barometer kesuksesan pelaksanaan Pilkada Serentak 2017," kata Sumarsono.

Sedangkan Kapolda Metro Jaya, Irjen M Iriawan, mengatakan warga DKI bisa tenang menyalurkan hak pilihnya dengan tenang karena petugas gabungan siap mengamankan di setiap TPS. Komitmen mengamankan jalannya Pilkada DKI Jakarta dilakukan dengan bersinergi dengan TNI.

"Saya senang Pangdam Jaya sudah mengatakan siap mendukung Polri mengamankan proses pemungutan suara. Ada sekitar 5000 personel TNI yang akan membantu menamankan proses Pilkada Serentak di DKI,"  kata Iriawan.

Sedangkan Panglima Kodam (Pangdam) Jaya, Mayjen Teddy Lhaksmana, mengatakan TNI siap "backup" Polri berapapun jumlah personel yang diminta.

"Jakarta harus aman. Saya ulangi sekali lagi Jakarta harus aman," ujar kata Teddy.

Sebelumnya Kepolisian RI menyatakan telah melakukan serangkaian persiapan pengamanan pemilihan kepala daerah serentak 2017. Polri mengerahkan 72.023 personel untuk mengawal pilkada serentak ini.

Sebanyak 38.273 personel ditempatkan di provinsi, sementara 33.750 personel sisanya di kota/kabupaten.

Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian sebelumnya juga mengatakan bahwa sejumlah wilayah dinyatakan sebagai daerah rawan konflik dalam pilkada 2017, seperti DKI Jakarta, Aceh, dan beberapa wilayah di Indonesia bagian timur.

ANTARA

Tiga Lembaga Survei Soal Pilkada DKI, Agus-Sylvi Memimpin

Pilkada, Jakarta - Mendekati hari pemilihan kepala daerah, sejumlah lembaga survei kembali merilis hasil survei elektabilitas para calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Hasilnya. ada perubahan angka elektabilitas para pasangan calon pada pekan terakhir sebelum hari pencoblosan.

Dari tiga lembaga survei, dua lembaga menempatkan pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni sebagai posisi pertama. Survei-survei ini dilakukan pada awal Februari 2017. Berikut rinciannya.

Baca : Ahok dan Sylvi Saling Serang dalam Debat Pilkada DKI Terakhir
Enam Lembaga Rilis Hasil Survei Pilkada DKI, Ahok Unggul

- Indikator Politik
Lembaga survei yang dipimpin Burhanuddin Muhtadi ini menggelar survei pada 2-8 Februari 2017 lalu. Hasilnya, pasangan Ahok-Djarot unggul dengan perolehan 39 persen. Meningkat dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya sebesar 38,2 persen.
Adapun elektabilitas pasangan calon nomor urut tiga, yaitu Anies Baswedan-Sandiaga Uno, meningkat drastis dari 23,8 persen pada Januari 2017 menjadi 35,4 persen. Sedangkan pasangan nomor urut 1, Agus-Sylvi justru mengalami penurunan. Sebelumnya Agus-Sylvi bisa memperoleh 23,6 persen suara, namun dalam survei terbaru hanya 19,4 persen suara.
Survei itu dilakukan dengan metode tatap muka terhadap 621 responden yang tersebar di 230 kelurahan dan 621 rukun tetangga (RT) di DKI Jakarta. margin of errornya plus minus 4.
Menurut Burhanuddin, Agus-Sylvi bisa tersingkir dari putaran pertama jika tak bisa mengubah keadaaan menjelang hari pencoblosan. Di sisi lain, meski unggul, kenaikan elektabilitas Ahok-Djarot tidak signifikan jika dibandingkan dengan Anies-Sandi.

- Manilka Research and Consulting
Berbeda dengan hasil survei Indikator Politik, hasil survei Manilka Research and Consulting  justru menunjukkan elektabilitas Agus-Sylvi sebagai yang tertinggi. Pasangan nomor urut satu itu dipilih oleh 38,61 persen responden.
Pasangan Anies-Sandi menempati posisi kedua sebesar 25,25 persen responden. Lalu pasangan Ahok-Djarot ada di peringkat ketiga dengan elektabilitas sebesar 21,70 persen. Di antaranya, masih ada 12,13 persen responden yang belum memutuskan pilihannya dan 2,31 persen responden yang tidak memilih.
Manilka menggelar survei pada 31 Januari - 4 Februari 2017 melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah sampel diambil sebanyak 1.212 responden yang tersebar di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Survei menggunakan metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error plus minus 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Direktur Manilka Dani Akhyar berpendapat, 90 persen para pemilih ini kemungkinan tidak akan mengubah pilihannya hingga hari pencoblosan. Namun peta suara masih bisa berubah karena ada 12,13 persen pemilih yang belum menentukan pilihan. Selain itu, ada 4,67 persen total suara dari ketiga calon gubernur yang bisa mengubah pilihan.

- Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA
Hasil sigi lembaga survei ini menempatkan Agus-Sylvi dalam posisi pertama. Elektabilitas pasangan ini sebesar 30,9 persen. Disusul oleh pasangan inkumben Ahok-Djarot sebesar 30,7 persen dan Anies-Sandi di posisi ketiga dengan perolehan 29,9 persen.
Menurut survei serupa yang pernah dilakukan LSI, perolehan suara semua pasangan calon menunjukkan tren penurunan. Penyebabnya diduga karena berbagai persoalan yang terjadi belakangan ini, di antaranya adalah Sylvi yang terlibat kasus dana pramuka, Ahok karena pernyataannya terhadap Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin dan Anies yang masih dianggap sebagai penganut syiah.
Selain itu, angka elektabilitas itu menunjukkan jika selisih perolehan suara antara para pasangan calon tidak jauh berbeda. Peneliti LSI Ardian Sopa pun menilai hal tersebut menunjukkan belum ada pasangan yang pasti akan melaju ke putaran dua.
Survei ini dilakukan pada 8-9 Februari 2017 dengan melibatkan 1.200 responden yang dipilih dengan metode multistage random sampling. Margin of error survei sebesar plus minus 2,9 persen.

YOHANES PASKALIS | FRISKI RIANA | ADITYA BUDIMAN

Prabowo: Jika Ingin Saya Jadi Presiden, Coblos Anies-Sandi

Pilkada, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meminta puluhan ribu pendukungnya untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan - Sandiaga  Uno pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Prabowo menyatakan kemenangan pasangan calon nomor urut tiga itu akan mempengaruhi ajang pemilihan presiden 2019.

Baca juga:

Prabowo Minta Maaf ke Warga Jakarta Pernah Mencalonkan Ahok
Pilkada DKI, Prabowo Yakin Anies-Sandi Menang Satu Putaran  

"Saudara-saudara, kalau kalian ingin saya jadi presiden di 2019, kalian harus memenangkan Anies-Sandi menjadi gubernur dan wakil gubernur. Kalian harus kerja keras," kata Prabowo dalam orasinya, pada kampanye akbar pasangan Anies-Sandi di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat,  Minggu, 5 Februari 2017.

Prabowo mengatakan, dukungannya kepada Anies Baswedan bukan dikarenakan Anies kader Partai Gerindra ataupun PKS.

"Saudara-saudara Anies Baswedan bukan kader Gerindra, saya juga enggak minta dia masuk, kalau dia nanti daftar ya kita pikir-pikir dulu. Karena saya ingin dia jadi Gubernur DKI Jakarta, untuk semua, jadi enggak perlu jadi kader kita," jelasnya.

Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI itu meminta agar waktu pemilihan yang tinggal sepuluh hari lagi, digunakan sebaik mungkin untuk menggalang dukungan warga Jakarta.

Simak juga:

Prabowo: Momentum Pilkada Ada Pada Anies dan Sandi
Prabowo Sebut Lembaga Survei Dijadikan Alat Propaganda

"Yang penting tinggal 10 hari kerahkan dulungan sebanyak banyaknya, mereka akan pakai uang. Kalau ada yang nawar uang, diambil saja, enggak usah hutang budi, nanti nyoblos nomor tiga," tutur Prabowo.

Prabowo juga meminta agar warga Jakarta tidak golput atau tidak memilih saat hari pemilihan 15 Februari 2017 mendatang.

"Jangan lupa menangkan Anies-Sandi selamatkan Indoensia, rebut Jakarta, selamat bejuang, hidup Anies-Sandi," ucapnya.

CHITRA PARAMAESTI

Prabowo: Jika Ingin Saya Jadi Presiden, Coblos Anies-Sandi

Pilkada, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meminta puluhan ribu pendukungnya untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan - Sandiaga  Uno pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Prabowo menyatakan kemenangan pasangan calon nomor urut tiga itu akan mempengaruhi ajang pemilihan presiden 2019.

Baca juga:

Prabowo Minta Maaf ke Warga Jakarta Pernah Mencalonkan Ahok
Pilkada DKI, Prabowo Yakin Anies-Sandi Menang Satu Putaran  

"Saudara-saudara, kalau kalian ingin saya jadi presiden di 2019, kalian harus memenangkan Anies-Sandi menjadi gubernur dan wakil gubernur. Kalian harus kerja keras," kata Prabowo dalam orasinya, pada kampanye akbar pasangan Anies-Sandi di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat,  Minggu, 5 Februari 2017.

Prabowo mengatakan, dukungannya kepada Anies Baswedan bukan dikarenakan Anies kader Partai Gerindra ataupun PKS.

"Saudara-saudara Anies Baswedan bukan kader Gerindra, saya juga enggak minta dia masuk, kalau dia nanti daftar ya kita pikir-pikir dulu. Karena saya ingin dia jadi Gubernur DKI Jakarta, untuk semua, jadi enggak perlu jadi kader kita," jelasnya.

Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI itu meminta agar waktu pemilihan yang tinggal sepuluh hari lagi, digunakan sebaik mungkin untuk menggalang dukungan warga Jakarta.

Simak juga:

Prabowo: Momentum Pilkada Ada Pada Anies dan Sandi
Prabowo Sebut Lembaga Survei Dijadikan Alat Propaganda

"Yang penting tinggal 10 hari kerahkan dulungan sebanyak banyaknya, mereka akan pakai uang. Kalau ada yang nawar uang, diambil saja, enggak usah hutang budi, nanti nyoblos nomor tiga," tutur Prabowo.

Prabowo juga meminta agar warga Jakarta tidak golput atau tidak memilih saat hari pemilihan 15 Februari 2017 mendatang.

"Jangan lupa menangkan Anies-Sandi selamatkan Indoensia, rebut Jakarta, selamat bejuang, hidup Anies-Sandi," ucapnya.

CHITRA PARAMAESTI

Kumpulkan Pendukung di Sentul, Ini Kata Agus Yudhoyono

Pilkada, Jakarta - Masa pencoblosan pemilihan umum kepala daerah serentak tinggal 10 hari lagi. Pasangan Calon Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti-Sylviana Murni punya cara sendiri untuk mengkonsolidasikan barisan pendukungnya.

Ahad siang tadi, ribuan pendukung Agus-Sylvi berkumpul di kawasan Sentul, Bogor. Agus mengatakan forum komunikasi tersebut diberi nama Forum RTRW. "Tahu singkatannya," tanya Agus kepada awak media. "Kepanjangannya ialah Rakyat Tangguh Republik Wibawa," ucapnya di Gelanggang Olahraga Basket Simprug, Jakarta, 5 Februari 2017.

Saat ditanya apakah ada pengurus atau ketua rukun tetangga atau rukun warga, Agus yang biasa disapa AHY itu mengatakan tidak tahu. Ia malah meminta media untuk mencari tahu. Namun ia menegaskan kalau ribuan orang yang datang ke Sentul merupakan simpatisan yang akan mengamankan jalannya Pilkada di Jakarta.

Menurut dia, para pendukung itu tidak hanya bertekad memenangkan Pilkada, tapi juga menjaga agar tidak ada kecurangan dan penyimpangan aturan. "Mereka punya tekad menjaga (Pilkada) dengan baik," ucap Agus.

Lebih lanjut, Agus juga tak tahu bila dalam pertemuan di Sentul ada pembagian jam tangan. Ia yakin kalau aksi pelanggaran tidak akan dilakukan apalagi menjelang masa pencoblosan. "Jam tangan siapa. Saya saja cuma pakai gelang. Saya tidak tahu masalah itu," tutur putra sulung Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono itu.

ADITYA BUDIMAN

Kumpulkan Pendukung di Sentul, Ini Kata Agus Yudhoyono

Pilkada, Jakarta - Masa pencoblosan pemilihan umum kepala daerah serentak tinggal 10 hari lagi. Pasangan Calon Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti-Sylviana Murni punya cara sendiri untuk mengkonsolidasikan barisan pendukungnya.

Ahad siang tadi, ribuan pendukung Agus-Sylvi berkumpul di kawasan Sentul, Bogor. Agus mengatakan forum komunikasi tersebut diberi nama Forum RTRW. "Tahu singkatannya," tanya Agus kepada awak media. "Kepanjangannya ialah Rakyat Tangguh Republik Wibawa," ucapnya di Gelanggang Olahraga Basket Simprug, Jakarta, 5 Februari 2017.

Saat ditanya apakah ada pengurus atau ketua rukun tetangga atau rukun warga, Agus yang biasa disapa AHY itu mengatakan tidak tahu. Ia malah meminta media untuk mencari tahu. Namun ia menegaskan kalau ribuan orang yang datang ke Sentul merupakan simpatisan yang akan mengamankan jalannya Pilkada di Jakarta.

Menurut dia, para pendukung itu tidak hanya bertekad memenangkan Pilkada, tapi juga menjaga agar tidak ada kecurangan dan penyimpangan aturan. "Mereka punya tekad menjaga (Pilkada) dengan baik," ucap Agus.

Lebih lanjut, Agus juga tak tahu bila dalam pertemuan di Sentul ada pembagian jam tangan. Ia yakin kalau aksi pelanggaran tidak akan dilakukan apalagi menjelang masa pencoblosan. "Jam tangan siapa. Saya saja cuma pakai gelang. Saya tidak tahu masalah itu," tutur putra sulung Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono itu.

ADITYA BUDIMAN