Nasional, Jakarta – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengecam peristiwa kekerasan antara  Front Pembela Islam dan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia di Jawa Barat. Komisioner Kompolnas Inspektur Jenderal Purnawirawan Bekto Suprapto mendorong Kepolisian akuntabel dan transparan dalam menjalankan proses hukum terhadap insiden tersebut. 

Bekto berharap fungsi deteksi dini Kepolisian berjalan lebih optimal. “Sehingga intervensi dari tingkatan potensi gangguan dan ambang gangguan dapat berjalan sebagaimana mestinya,” kata Bekto, Selasa 17 Januari 2017. Bekto berharap Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian segera menganalisis untuk meningkatkan pencegahan dan deteksi dini.

Kompolnas, kata dia, memberikan apresiasi kepada Kepolisian Resor Bogor yang memfasilitasi musyawarah untuk memulihkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. GMBI,  FPI, Majelis Ulama Indonesia, Komando Distrik Militer, dan Komando Resor Militer Kabupaten Bogor dilibatkan dalam pemulihan keadaan. “Sangat diharapkan dapat dijadikan contoh bagi jajaran Kepolisian,” kata dia.

Konflik antara FPI dan GMBI pecah dalam insiden pembakaran terjadi Jumat pekan lalu sekitar pukul 02.00 dini hari. Polisi  menangkap dan memeriksa 20 orang yang diduga terkait dengan kasus tersebut. Bibit permusuhan timbul sejak dua organisasi kemasyarakatan itu sama-sama berujuk rasa saat pentolan FPI, Rizieq Syihab, diperiksa Polda Jawa Barat sehari sebelumnya. 

Massa FPI protes di depan Mabes Polri dan menuntut Tito mencopot jabatan Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Anton Charliyan. Anton yang juga pembina GMBI dituding memprovokasi anggota ormas tersebut untuk menyerang anggota FPI di Bandung.

ARKHELAUS W.