Metro, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kecewa dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), yang tak tepat waktu menuntaskan target penertiban Perusahaan Oto (PO) dari Terminal Pulogadung ke Terminal yang lebih besar, Pulogebang.

Budi sebelumnya menargetkan sekitar 120 PO yang ada di Terminal Rawamangun dan Pulogadung dapat ditertibkan dan dipindahkan. Selain BPTJ juga diminta segera membubarkan terminal bayangan, sehingga pengangkutan penumpang terpusat di Terminal Pulogebang.

"Kami beri waktu satu minggu untuk PO ini, kalau tidak, maka izinnya akan dicabut,” ujar Budi saat memberikan pengarahan kepada Kepala BPTJ di Terminal Pulogebang, Jakarta Timur, Ahad, 29 Januari 2017. “Kami bukan kejam, tapi ini sudah satu bulan.”

Soft launching penggunaan Terminal Pulogebang sudah dilakukan sejak 28 Desember 2016. Terminal ini digadang-gadang menjadi terminal terbesar se-ASEAN dengan penambahan fasilitas sekelas bandara.

Sudah satu bulan ini terminal Pulogebang beroperasi, di bawah pengelolaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan diawasi oleh Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Usai soft launching Budi menggelar rapat dengan asosiasi perusahaan bus dan berharap agar asosiasi bisa mengikuti pemerintah terkait pelaksanaan pengoperasian Terminal Pulogebang.

Budi mendorong agar terminal bayangan dapat dihapuskan karena lokasi tersebut sangat tidak layak. Tidak hanya bagi penumpang, tetapi juga bagi perusahaan oto bus itu sendiri dan bagi pengguna jalan yang lain karena memacetkan lalu lintas. Ia menegaskan agar tidak ada lagi bus-bus yang ada di pool, dan semua bus yang masuk-keluar Jakarta harus lewat Pulogebang.

Di masa mendatang, Budi juga berpesan supaya tidak ada pungutan liar (pungli) yang terjadi di Pulogebang ini. Dengan beroperasinya Terminal Pulogebang, maka Terminal Pulogadung tidak lagi melayani pemberangkatan bus-bus AKAP. "Kami buat 120 loket PO, kami sudah memberikan waktu dan toleransi, kalau ini akan kita hentikan. Kalau kita ikuti calo, ya nggak akan habis-habis.”

DESTRIANITA



Menhub Beri Waktu Seminggu untuk Pindahkan PO di Pulogadung

Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kecewa dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), yang tak tepat waktu menuntaskan target penertiban Perusahaan Oto (PO) dari Terminal Pulogadung ke Terminal yang lebih besar, Pulogebang.

Budi sebelumnya menargetkan sekitar 120 PO yang ada di Terminal Rawamangun dan Pulogadung dapat ditertibkan dan dipindahkan. Selain BPTJ juga diminta segera membubarkan terminal bayangan, sehingga pengangkutan penumpang terpusat di Termina Pulogebang.

"Kami beri waktu satu minggu untuk PO ini, kalau tidak, maka izinnya akan dicabut,” ujar Budi saat memberikan pengarahan kepada Kepala BPTJ di Terminal Pulogebang, Jakarta Timur, Ahad, 29 Januari 2017. “Kami bukan kejam, tapi ini sudah satu bulan. Tambah satu lagi, biar masyarakat tidak bingung.”

Soft launching penggunaan Terminal Pulogebang sudah dilakukan sejak 28 Desember 2016. Terminal ini digadang-gadang menjadi terminal terbesar se-ASEAN dengan penambahan fasilitas sekelas bandara.

Sudah satu bulan ini terminal Pulogebang beroperasi, di bawah pengelolaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan diawasi oleh Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Usai soft launching Budi menggelar rapat dengan asosiasi perusahaan bus dan berharap agar asosiasi bisa mengikuti pemerintah terkait pelaksanaan pengoperasian Terminal Pulogebang.

Budi mendorong agar terminal bayangan dapat dihapuskan karena lokasi tersebut sangat tidak layak. Tidak hanya bagi penumpang, tetapi juga bagi perusahaan oto bus itu sendiri dan bagi pengguna jalan yang lain karena memacetkan lalu lintas. Ia menegaskan agar tidak ada lagi bus-bus yang ada di pool, dan semua bus yang masuk-keluar Jakarta harus lewat Pulogebang.

Di masa mendatang, Budi juga berpesan supaya tidak ada pungutan liar (pungli) yang terjadi di Pulogebang ini. Dengan beroperasinya Terminal Pulogebang, maka Terminal Pulogadung tidak lagi melayani pemberangkatan bus-bus AKAP. "Kami buat 120 loket PO, kami sudah memberikan waktu dan toleransi, kalau ini akan kita hentikan. Kalau kita ikuti calo, ya nggak akan habis-habis.”

DESTRIANITA